Prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah

Prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah. 198 KONTROL TERHADAP DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah * Bagir Manan** Abstrak Pemberlakuan UU No 22 Tahun 1999 dan UU No 25 Tahun 1999 sudah merupakan kebutuhan dan tekad yang bulat untuk dilaksanakan Hal ini selain karena sesuai dengan sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia juga karena.

PDF fileOTONOMI DAERAH A Istilah Otonomi Daerah Istilah otonomi secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu “autos” yang berarti “sendiri” dan “nomos” yang berarti “aturan” Sehingga otonomi diartikan pengaturan sendiri mengatur atau memerintah sendiri22 Dalam UndangUndang No32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 5 pengertian otonomi daerah adalah hak wewenang.

BAB II OTONOMI DAERAH A. Istilah Otonomi Daerah

PDF fileprinsip otonomi bertanggung jawab adalah pelaksanaan otonomi itu sendiri harus sejalan dengan tujuan pemberian otonomi itu sendiri Kemudian dalam perspektif siyasah otonomi luas sejalan dengan pemberian kewenangan pada masa Khalifah Umar Kemudian prinsip otonomi nyata yaitu membangun daerah sesuai kekhasan daerah sesuai dengan surah Saba ayat 15 yaitu.

5+ Prinsip Otonomi Daerah di Indonesia Beserta

1 Prinsip Otonomi SeluasLuasnya Arti dari prinsip otonomi seluasluasnya artinya daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan terhadap bidang politik luar negeri keamanan moneter agama peradilan dan keamanan serta fiskal nasional 2.

Prinsip – prinsip Pemberian Otonomi Daerah

Prinsipprinsip otonomi daerah dilakukan berdasarkan UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999Prinsipprinsip otonomi daerah dalam undangundang tersebut antara lain memberdayakan masyarakat meningkatkan peran serta masyarakat menumbuhkan prakarsa dan kreativitas dan mengembangkan peran serta fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.