Dasar Hukum Gratifikasi. Kuasa hukum Ubedilah Badrun AH Wakil Kamal menjelaskan warga negara mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada penegak hukum bila mengetahui atau menduga ada tindak pidana Menurutnya kalau laporan itu ke KPK tentunya ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi.
Dasar Hukum Reformasi Birokrasi Kode Etik P3KEBTKE Keterbukaan Informasi Publik Sistem Informasi SILABO ESMART RegulasiJDIH Informasi Publik SPD NADINE Jurnal Online EPNBP Balitbang Sertifikat Sosialisasi Konversi Motor BBM ke Motor Listrik Nilai Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap Pelayanan P3tek KEBTKE IKM dan IPK Say No To.
Asas Lex Specialis Vs. Lex Superior Klinik Hukumonline
tata cara pengelolaan dana bantuan operasional sekolah reguler pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama 10a 2021 berlaku detail 16 pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintah kota bekasi 24 2021 mencabut perwal nomor 22 tahun 2016 detail 17.
Kantor Wilayah Jawa Tengah Kementerian Hukum dan HAM
Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar logo nama kata huruf angka susunan warna dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 {tiga) dimensi suara hologram atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau.
SMKSMTI Yogyakarta smtijogja.sch.id
Ada beberapa dasar hukum yang mengatur perlakuan atas jenis imbalan ini diantaranya Pasal 9 ayat (1) komisi bonus gratifikasi uang pensiun atua imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan kecuali ditentukan lain dalam UndangUndang ini” Pasal 4 ayat (3) huruf d Pasal ini membahas halhal yang dikecualikan dari objek.
Definisi Gratifikasi Dan Dasar Hukumnya Kendarikota Go Id
Pengertian Gratifikasi UndangUndang, Perkembangan, Contoh
Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi
Jdih Kemnaker
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Wikipedia
Natura: Dasar Hukum dan Syarat Perlakuan Pajaknya
DasarDasar Hukum Perjanjian Legal Banking
Merek DGIP
BPSDM ESDM
Kanwil Sumatera Selatan Kementerian Hukum dan HAM RI
Peraturan Walikota Bekasi
Selamat Datang di JDIH KEMENDESA Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kemendesa PDTT adalah bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional serta melaksanakan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun.