Aturan Plt Dan Plh

Aturan Plt Dan Plh. Plh tidak dapat tunjangan jabatan struktural jabatan yang di Plhkan Karena sifatnya yang sementara tentu saja Plh juga tidak berwenang untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat seperti pembuatan DP3 penetapan surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin dan sebagainya Solusinya sama dengan Plt.

Robi menjelaskan dalam aturan itu juga disebutkan pelaksana tugas (Plt) dan pelaksana harian (Plh) dilarang membuat kebijakan strategis dan merombak pegawai di instansinya masingmasing “Jadi pejabat yang menjadi Plt maupun Plh dilarang mengeluarkan kebijakan strategis seperti masalah anggaran ataupun merombak pegawai.

hukumonline.com/klinik

Selengkapnya silakan baca Surat Kepala BKN NoK2630/V203/99 tentang Kewenangan Pelaksana Harian (PLH) dan Pelaksana Tugas (PLT) dalam Aspek Kepegawaian bisa unduh di SINI Penjelasan Setkab tentang Edaran Kepala BKN di atas bisa baca di SINI Berita Terkait Pelaksana Tugas Kepala Daerah Landasan hukum UndangUndang No30 Tahun 2014.

Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) dan Pejabat Pelaksana Harian

PDF fileKewenangan Plh dan Plt Menurut rumusan Pasal 34 ayat (3) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) Plh dan Plt melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan.

PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN

Perbedaan PLH dengan PLT Kepala Sekolah Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K2620N2425/99 tanggal 10 Desember 2001 Tentang Tata Cara PNS sebagai Pelaksana Tugas Apabila di lingkungan instansi Saudara benarbenar tidak terdapat Pegawai Ncgeri Sipil yang mernenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalarn Peraturan Pemerintah.